Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik. Terdapat kategori informasi tertentu yang dikecualikan untuk melindungi privasi, keamanan, dan proses hukum yang adil.
Pengadilan Agama Tarakan telah menetapkan secara resmi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Dokumen ini merinci jenis-jenis informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon.
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA TARAKAN
| No | Informasi | Unit Kerja | Pj Informasi | Tempat dan Waktu | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad | Panitera Muda Gugatan | Panitera Muda Gugatan | Tarakan Tahun 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Selama Berlaku |
| 2. | Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan | Panitera Muda Gugatan | Panitera Muda Gugatan | Tarakan Tahun 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Selama Berlaku |
| 3. | Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu | Panitera Muda Hukum | Panitera Muda Hukum | Tarakan Tahun 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Selama Berlaku |
| 4. | Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi | Panitera Muda Hukum | Panitera Muda Hukum | Tarakan Tahun 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Selama Berlaku |
| 5. | Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan | Panitera Muda Hukum | Panitera Muda Hukum | Tarakan Tahun 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Selama Berlaku |
| 6. | Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan | Panitera Muda Hukum | Panitera Muda Hukum | Tarakan Tahun 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Selama Berlaku |
| 7. | Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik | Panitera Muda Hukum | Panitera Muda Hukum | Tarakan Tahun 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Selama Berlaku |
Untuk melihat daftar lengkap serta dasar hukum penetapannya, silakan akses Surat Keputusan (SK) melalui tautan di bawah ini.
97.8% Indonesia 
Hubungi Kami 
