Pembinaan dan Pengawasan Layanan Publik Oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara melakukan pembinaan dan pengawasan layanan publik di Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 3-5 September 2024. Pembinaan dan Pengawsan tesebut dilakukan oleh YM Drs. H. Usman, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Drs. Zulkifli selaku Hakim Tinggi, Drs. Hasani, S.H selaku Panitera, Samsul Bahri,S.H selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, serta Sri Maryani, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Publik tersebut tim Hatiwasda menyampaikan bahwa secara garis besar Pengadilan Agama Tarakan telah melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dalam pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan adanya temuan yang cukup besar melainkan hanya penyempurnaan agar kualitas pelayanan lebih baik lagi. Selain itu, tim pengawas menghimbau agar seluruh aparatur Pengadilan Agama Tarakan senantiasa menjaga integritas dan tidak sekali-kali melakukan  praktik pungli, gratifikasi, suap, dan KKN demi  WBK yang telah diraih serta senantiasa menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan.

"SERASI" : Selasa Rabu Diskusi Pagi

Tarakan, 27 - 28 Agustus 2024 Pengadilan Agama Tarakan melaksanakan Briefing pagi. Briefing pagi program Pengadilan Agama Tarakan dinamakan Serasi (Selasa Rabu Diskusi Pagi), dimana hal tersebut merupakan salah satu program unggulan Pengadilan Agama Tarakan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program SERASI dilaksanakan setiap pekan pada pukul 08.00 WITA hingga selesai dan dipimpin oleh Pimpinan Pengadilan Agama Tarakan, baik Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Panitera secara bergantian setiap pekannya. Program SERASI dilaksanakan di ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Tarakan dan petugas Posbakum serta diikuti oleh Mahasiswa Praktik Kerja Profesi Universitas Borneo Tarakan. Pada pekan ke-5 Bulan Agustus ini, SERASI dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tarakan, Bapak Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut beliau mengingatkan untuk terus menjaga integritas dan menghindari segala bentuk gratifikasi dari pihak manapun demi menjaga WBK yang telah diraih. Lebih lanjut, beliau juga mengingatkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Program SERASI juga digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan kendala setiap bidang dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing. Sehingga, program ini menjadi titik temu untuk menyelesaikan dan mendiskusikan bersama-sama setiap permasalahan yang dihadapi setiap bidang. 

Tanjung Selor, 21-23 Agustus 2024 Pengadilan Agama Tarakan mengikuti Bimbingan Teknis Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimanta Utara. Bimbingan Teknis tersebut bertemakan "Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara." Bimbingan Teknis tersebut diisi dengan 6 Materi Pokok yakni :
1. Administrasi Penerimaan Perkara Secara Elektronik / e-court (Tingkat Pertama, Banding, Kasasi/PK)
2. Administrasi Persidangan Secara Elektronik
3. Register Perkara Secara Elektronik
4. Administrasi Keuangan Perkara Secara Elektronik
5. Kearsipan Perkara Secara Elektronik
6. Pelaporan Perkara Secara Elektronik.
Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Hakim, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, dan Operator SIPP/Kinsatker. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bimtek ini diselenggarakan guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023. Dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun 2024 diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam pengadministrasian perkara secara elektronik di SIPP.